Laporan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja
15 pages
Tagalog

Laporan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
15 pages
Tagalog
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT KINERJA KANTOR MENNEG PPN/BAPPENAS INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2007 DAFTAR ISI Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2 Tujuan dan Sasaran ................................... 2 1.3 Keluaran (Output) ...................................................... 2 1.4 Ruang Lingkup........................................................................... 2 Bab II Metodologi 2.1 Kerangka Pemikiran.................................................................. 3 2.2 Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data.................................... 3 2.3 Metode Analisis......................................................................... 4 Bab III Rencana Kerja, Struktur Organisasi, Jadwal dan Penugasan Personil 3.1 Rencana Kerja........................................................................... 5 3.2 Struktur Organisasi/Tim Pelaksana........................................... 6 Bab IV Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan 4.1 Pelaksanaan Kegiatan............................................................... 7 4.2 Pembahasan............................................... 7 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan................................................................................ 13 ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 1 375
Langue Tagalog

Extrait

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT KINERJA
KANTOR MENNEG PPN/BAPPENAS





































INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN
TAHUN 2007

DAFTAR ISI


Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Tujuan dan Sasaran ................................... 2
1.3 Keluaran (Output) ...................................................... 2
1.4 Ruang Lingkup........................................................................... 2
Bab II Metodologi
2.1 Kerangka Pemikiran.................................................................. 3
2.2 Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data.................................... 3
2.3 Metode Analisis......................................................................... 4
Bab III Rencana Kerja, Struktur Organisasi, Jadwal dan Penugasan Personil
3.1 Rencana Kerja........................................................................... 5
3.2 Struktur Organisasi/Tim Pelaksana........................................... 6
Bab IV Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan
4.1 Pelaksanaan Kegiatan............................................................... 7
4.2 Pembahasan............................................... 7
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan................................................................................ 13
5.2 Rekomendasi............................................................................. 13

Lampiran:
Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit Kinerja





LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT KINERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN



BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Mengingat akan arti pentingnya mewujudkan suatu pemerintahan
yang baik, maka Bappenas sebagai suatu institusi pemerintah harus
mampu meningkatkan kinerjanya. Di sektor publik, dalam hal ini
pemerintahan, audit kinerja merupakan suatu elemen yang esensial
dalam rangka mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi.
Audit kinerja dapat menjadi alat untuk mencapai akuntabilitas kinerja
sektor publik sehingga pelaksanaan anggaran berbasis
berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja instansi pemerintah sesuai
dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2004 dapat
terwujud.
Di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas, kegiatan audit
kinerja ditujukan utamanya untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan
akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi setiap unit
kerja. Pada saat ini peraturan yang diacu dalam pelaksanaan kegiatan
audit kinerja adalah Peraturan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas No.
239/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di lingkungan internal
Kementrian PPN/Bappenas yang secara umum menggariskan mengenai
kegiatan Audit Kinerja.
Untuk lebih mengembangkan konsep sistem Audit Kinerja yang ada
dalam Permen No. 239/M.PPN/05/2006 menjadi lebih operasional,
diperlukan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tata-
cara/pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Meneg PPN/Bappenas. Untuk
itu, pada tahun 2007 ini direncanakan rangkaian kegiatan “Penyusunan
Peraturan Menteri mengenai Pedoman Audit Kinerja”. Dengan
tersusunnya pedoman ini diharapkan kegiatan Audit Kinerja dapat
dilakukan dengan lebih sistematis, valid, dan memenuhi aturan
keprofesian Audit Internal yang baik.






- 1 -1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja
Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman Audit Kinerja yang dapat diterapkan guna
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (performance
based budgeting) yang akuntabel di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Membantu mengembangkan unsur-unsur dan kriteria indikator
penilaian kinerja yang tepat;
3. Membantu dalam penyusunan laporan kinerja Unit
Kerja/organisasi Bappenas;
4. Membantu peningkatan kinerja unit kerja/lembaga organisasi
Bappenas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


1.3 Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya
dokumen peraturan menteri negara PPN/Ketua Bappenas yang mengatur
tentang tata-cara/pedoman pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja di
lingkungan Kementrian PPN/Bappenas.


1.4 Ruang Lingkup:

Lingkup kegiatan “Penyusunan Pedoman Audit Kinerja” ini adalah
sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data/informasi yang terkait dengan pelaksanaan
audit kinerja;
2. Menyusun kerangka kerja pedoman kinerja yang operasional dan
sesuai dengan tupoksi bappenas;
3. Uji coba penerapan pedoman;
4. Penyempurnaan/finalisasi;
5. Sosialisasi konsep final.









- 2 -BAB II
METODOLOGI


2.1 Kerangka Pemikiran

Kegiatan audit kinerja merupakan suatu kebutuhan untuk menjamin
terselenggaranya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang akuntabel
dan transparan di sektor publik sebagaimana yang diamanatkan dalam
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu saat
ini Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan tengah menyusun Peraturan
Menteri mengenai Pedoman Audit Kinerja sebagai instrumen atau fondasi
dalam melaksanakan kegiatan audit kinerja. Peraturan Menteri mengenai
Pedoman audit kinerja ini akan memungkinkan auditor dalam
melaksanakan audit kinerja dapat memberikan penilaian secara adil,
objektif dan dapat dipercaya atas kinerja organisasi, fungsi, kegiatan,
program, proyek dan kajian di lingkungan Kementerian Negara
PPN/Bappenas.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan
Pedoman Audit Kinerja di tahun anggaran 2006 lalu, IBKK saat ini tengah
mengupayakan suatu penyempurnaan/finalisasi dan sosialisasi konsep
final pedoman audit kinerja yang telah tersusun. Pedoman Audit Kinerja
telah diuji coba terhadap 2 kegiatan IBKK yaitu 1) kegiatan audit kinerja
unit kerja UKE II dan 2) evaluasi kegiatan, program dan kebijakan yang
menjadi bagian dari Tupoksi UKE II di seluruh lingkungan Kementerian
Negara PPN/Bappenas. Setelah melakukan uji coba, sebagai finalisasi,
Pedoman Audit Kinerja ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan
Menteri Negara PPN/Bappenas. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri
mengenai Pedoman Audit Kinerja ini adalah :
- sebagai pedoman umum pelaksanaan kegiatan audit kinerja
kelembagaan dan individu di Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- untuk mendukung pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi erian Negara PPN/Bappenas.

2.2 Pengumpulan Data

1. Survei, studi pustaka, dan pengumpulan data/informasi mengenai
tugas pokok dan fungsi serta data/informasi lainnya yang relevan.
2. Diskusi dengan stake holders atau nara sumber dan Tenaga Ahli yang
kompeten;
3. Diskusi/pelaksanaan FGD dengan melibatkan pihak-pihak UKE II
terutama yang dijadikan Unit Pilot untuk keperluan sosialisasi awal
kegiatan.



- 3 -2.3 Metode Analisis

Data dan informasi yang sudah dihimpun akan dianalisis oleh tim
penyusun bersama dengan anggota focus group discussion dan nara
sumber yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan substansi kegiatan
dengan menggunakan metode kualitatif.








































- 4 -BAB III
RENCANA KERJA, STRUKTUR ORGANISASI, JADWAL, dan
PENUGASAN PERSONIL


3.1 Rencana Kerja

Kegiatan akan berlangsung selama 12 bulan dibagi dalam 4 tahap:
b. Tahap pertama (2 bulan):
• Studi literatur dan pengumpulan data/informasi yang relevan
dengan keperluan kegiatan/kajian diagnostik atas dokumen
Pedoman Audit Kinerja termasuk data-data kegiatan yang
diperlukan terkait evaluasi kegiatan Unit Kerja Eselon II yang
akan diaudit.
• Penyusunan laporan awal kegiatan/Inception report.

c. Tahap kedua (3 bulan):
• Pengembangan kerangka kerja audit kinerja untuk pelaksanaan
audit kinerja
• Penyusunan laporan interim/interim report

d. Tahap ketiga (3 bulan):
• Uji coba Pedoman Audit Kinerja di lingkungan internal auditor
Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk melaksanakan
kegiatan audit kinerja

e. Tahap keempat (4 bulan):
• Perumusan Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit
Kinerja
• Uji Sahih Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit Kinerja
• Diskusi Finalisasi Draft Peraturan Menteri
• Proses pengajuan Peraturan Menteri ke Menteri Negara
PPN/Bappenas
• Sosialisasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit Kinerja.
• Finalisasi penyus

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents