TRANSFORMASI AUDIT INTERNAL MENUJU TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE Mas Achmad Daniri* dan Angela Indirawati Simatupang** GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan, yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk itu, salah satu manfaat dari penerapan GCG, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG, juga praktik manajemen, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang ...
TRANSFORMASI AUDIT INTERNAL
MENUJU TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Mas Achmad Daniri*
dan
Angela Indirawati Simatupang**
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten
dengan peraturan perundangan, yang dapat membantu tercapainya kesinambungan
perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk itu, salah satu manfaat dari penerapan
GCG, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja
perusahaan.
Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG, juga praktik manajemen,
dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi,
pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat
dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak
lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan.
Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan
untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara
ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan
kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat
menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan
yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang
efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk
kreditur) terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat.
Audit internal berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa dan memberikan opini
terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada banyak perusahaan, audit internal
biasa disebut dengan unit SPI (sistem pengawasan intern), yang umumnya banyak berperan
untuk mengecek apakah unit lain di dalam perusahaan telah taat menerapkan prosedur. Saat
ini, audit internal tidak selalu berarti adanya unit khusus, tetapi lebih menekankan pada
keberadaan fungsinya, dan bahkan pada perkembangan terakhir untuk menjalankan fungsi
audit internal dimungkinkan bekerjasama dengan pihak ketiga.
Selain itu, juga terjadi perkembangan dalam peran yang dibawakannya, yaitu dari sekedar unit
yang mengecek kepatuhan, menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi
manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan melakukan evaluasi dan perbaikan
proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan dan terjaganya
1/3 akuntabilitas; membantu menjaga efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi
terhadap efektivitas dan efisiensi serta memberikan input untuk perbaikan yang
berkesinambungan; serta melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi
perusahaan dan memberikan masukannya untuk perbaikan sistem pengendalian dan
manajemen risiko. Tuntutan peran ini juga berpengaruh pada kebutuhan kompetensi auditor
internal yang sekarang menjadi multi disiplin.
Pengelolaan Pengelolaan
Tradisional berbasis GCG
• Sebagai fungsi yang harus ada di
perusahaan dan bisa di outsource • Sebagai unit organisasi dalam
kepada pihak ketiga perusahaan
• Pengendalian internal untuk • Pengendalian internal minimal
seluruh aspek & berbasis risiko dan terbatas pada aspek keuangan
• Fungsi audit internal sebagai mitra • Unit audit internal sebagai
untuk membantu peningkatan pengecek kepatuhan
proses kerja • Pengungkapan terbatas
• Tuntutan pengungkapan meningkat
Pertanyaan berikutnya, apakah memang perusahaan memerlukan fungsi audit internal? Tentu
saja jawabannya YA; tetapi mengapa fungsi tersebut diperlukan? Coba kita flashback ke
beberapa tahun lalu, sewaktu terungkapnya berbagai skandal dunia korporasi seperti yang
terjadi di Enron, Tyco dan WorldCom di Amerika, Parmalat di Italia, HIH Insurance di Australia,
atau Bank Global di Indonesia – yang melibatkan adanya aktivitas pembayaran dan pengadaan
yang tidak wajar, investasi yang tidak patut, kasus korupsi dan suap, serta fraud lainnya.
Skandal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi investor dan publik pada
umumnya. Perusahaan yang terlihat sehat dengan informasi keuangannya yang menunjukkan
pertumbuhan yang luar biasa, ternyata tidak lebih dari rekayasa pelaporan dan pengungkapan.
Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian yang ada dalam perusahaan dan
menyebabkan perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga secara jangka panjang
berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Ditambah lagi dengan
masih minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai kinerja
dan efektivitas tingkat pengendalian perusahaan, sehingga banyak inefesiensi yang tidak
tertangkap dan terefleksikan pada informasi keuangan dan catatan penjelasannya, serta
berujung pada menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas informasi keuangan yang
diungkapkan oleh perusahaan. Semuanya menunjukkan pentingnya keberadaan sebuah
2/3 mekanisme yang dapat membantu memastikan efektivitas pengendalian di setiap aktivitas
dan proses penyelenggaraan dalam perusahaan.
Di negara maju, fungsi audit internal merupakan sebuah keharusan dalam pengelolaan
perusahaan, bahkan di beberapa negara, ketiadaan fungsi tersebut diartikan sebagai defisiensi
atau kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian perusahaan.
Saat ini di Indonesia, perusahaan publik, bank dan BUMN wajib memiliki unit audit internal
untuk membantu memastikan sistem pengendalian di perusahaan. Pedoman Umum GCG
Indonesia juga merekomendasikan agar setiap perusahaan memiliki fungsi pengawasan
internal yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang handal, dan bertugas
membantu Direksi memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha, dengan
melakukan evaluasi pelaksanaan program perusahaan, memberikan saran untuk
memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan perundangan.
Apakah anda ingin adanya proses usaha dan praktik governance yang baik? Pilihan ada di
tangan anda, sebagai pihak yang dipercaya dan diberikan amanah untuk mengelola
perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab.
* Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance.
**Angela Indirawati Simatupang, Anggota Tim Penyusun Pedoman Umum GCG.
Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG") (www.governance-indonesia.com) didirikan
berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan good governance di Indonesia, sekaligus
memberikan masukan kepada pemerintah tentang isu-isu governance, baik di sektor publik
maupun korporasi. Visi KNKG adalah untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan
pelaksanaan good governance yang baik, dan dengan misi untuk memelopori dan
meningkatkan efektifitas aplikasi good governance di Indonesia dalam rangka membangun
budaya di mana prinsip-prinsip good governance diinternalisasikan guna mewujudkan iklim
bisnis yang sehat. Untuk mencapai hal ini, KNKG melakukan kajian, mengeluarkan pedoman
dan memberikan rekomendasi untuk memperkaya hukum dan peraturan yang ada dengan
prinsip-prinsip good governance serta memformulasikan dan mensosialisasikan pedoman dan
panduan governance.
3/3