Laporan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja

De
Publié par

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT KINERJA KANTOR MENNEG PPN/BAPPENAS INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2007 DAFTAR ISI Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2 Tujuan dan Sasaran ................................... 2 1.3 Keluaran (Output) ...................................................... 2 1.4 Ruang Lingkup........................................................................... 2 Bab II Metodologi 2.1 Kerangka Pemikiran.................................................................. 3 2.2 Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data.................................... 3 2.3 Metode Analisis......................................................................... 4 Bab III Rencana Kerja, Struktur Organisasi, Jadwal dan Penugasan Personil 3.1 Rencana Kerja........................................................................... 5 3.2 Struktur Organisasi/Tim Pelaksana........................................... 6 Bab IV Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan 4.1 Pelaksanaan Kegiatan............................................................... 7 4.2 Pembahasan............................................... 7 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan................................................................................ 13 ...
Publié le : vendredi 23 septembre 2011
Lecture(s) : 1 771
Nombre de pages : 15
Voir plus Voir moins

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT KINERJA
KANTOR MENNEG PPN/BAPPENAS





































INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN
TAHUN 2007

DAFTAR ISI


Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Tujuan dan Sasaran ................................... 2
1.3 Keluaran (Output) ...................................................... 2
1.4 Ruang Lingkup........................................................................... 2
Bab II Metodologi
2.1 Kerangka Pemikiran.................................................................. 3
2.2 Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data.................................... 3
2.3 Metode Analisis......................................................................... 4
Bab III Rencana Kerja, Struktur Organisasi, Jadwal dan Penugasan Personil
3.1 Rencana Kerja........................................................................... 5
3.2 Struktur Organisasi/Tim Pelaksana........................................... 6
Bab IV Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan
4.1 Pelaksanaan Kegiatan............................................................... 7
4.2 Pembahasan............................................... 7
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan................................................................................ 13
5.2 Rekomendasi............................................................................. 13

Lampiran:
Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit Kinerja





LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT KINERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN



BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Mengingat akan arti pentingnya mewujudkan suatu pemerintahan
yang baik, maka Bappenas sebagai suatu institusi pemerintah harus
mampu meningkatkan kinerjanya. Di sektor publik, dalam hal ini
pemerintahan, audit kinerja merupakan suatu elemen yang esensial
dalam rangka mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi.
Audit kinerja dapat menjadi alat untuk mencapai akuntabilitas kinerja
sektor publik sehingga pelaksanaan anggaran berbasis
berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja instansi pemerintah sesuai
dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2004 dapat
terwujud.
Di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas, kegiatan audit
kinerja ditujukan utamanya untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan
akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi setiap unit
kerja. Pada saat ini peraturan yang diacu dalam pelaksanaan kegiatan
audit kinerja adalah Peraturan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas No.
239/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di lingkungan internal
Kementrian PPN/Bappenas yang secara umum menggariskan mengenai
kegiatan Audit Kinerja.
Untuk lebih mengembangkan konsep sistem Audit Kinerja yang ada
dalam Permen No. 239/M.PPN/05/2006 menjadi lebih operasional,
diperlukan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tata-
cara/pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Meneg PPN/Bappenas. Untuk
itu, pada tahun 2007 ini direncanakan rangkaian kegiatan “Penyusunan
Peraturan Menteri mengenai Pedoman Audit Kinerja”. Dengan
tersusunnya pedoman ini diharapkan kegiatan Audit Kinerja dapat
dilakukan dengan lebih sistematis, valid, dan memenuhi aturan
keprofesian Audit Internal yang baik.






- 1 -1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja
Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman Audit Kinerja yang dapat diterapkan guna
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (performance
based budgeting) yang akuntabel di lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Membantu mengembangkan unsur-unsur dan kriteria indikator
penilaian kinerja yang tepat;
3. Membantu dalam penyusunan laporan kinerja Unit
Kerja/organisasi Bappenas;
4. Membantu peningkatan kinerja unit kerja/lembaga organisasi
Bappenas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


1.3 Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya
dokumen peraturan menteri negara PPN/Ketua Bappenas yang mengatur
tentang tata-cara/pedoman pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja di
lingkungan Kementrian PPN/Bappenas.


1.4 Ruang Lingkup:

Lingkup kegiatan “Penyusunan Pedoman Audit Kinerja” ini adalah
sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data/informasi yang terkait dengan pelaksanaan
audit kinerja;
2. Menyusun kerangka kerja pedoman kinerja yang operasional dan
sesuai dengan tupoksi bappenas;
3. Uji coba penerapan pedoman;
4. Penyempurnaan/finalisasi;
5. Sosialisasi konsep final.









- 2 -BAB II
METODOLOGI


2.1 Kerangka Pemikiran

Kegiatan audit kinerja merupakan suatu kebutuhan untuk menjamin
terselenggaranya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang akuntabel
dan transparan di sektor publik sebagaimana yang diamanatkan dalam
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu saat
ini Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan tengah menyusun Peraturan
Menteri mengenai Pedoman Audit Kinerja sebagai instrumen atau fondasi
dalam melaksanakan kegiatan audit kinerja. Peraturan Menteri mengenai
Pedoman audit kinerja ini akan memungkinkan auditor dalam
melaksanakan audit kinerja dapat memberikan penilaian secara adil,
objektif dan dapat dipercaya atas kinerja organisasi, fungsi, kegiatan,
program, proyek dan kajian di lingkungan Kementerian Negara
PPN/Bappenas.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan
Pedoman Audit Kinerja di tahun anggaran 2006 lalu, IBKK saat ini tengah
mengupayakan suatu penyempurnaan/finalisasi dan sosialisasi konsep
final pedoman audit kinerja yang telah tersusun. Pedoman Audit Kinerja
telah diuji coba terhadap 2 kegiatan IBKK yaitu 1) kegiatan audit kinerja
unit kerja UKE II dan 2) evaluasi kegiatan, program dan kebijakan yang
menjadi bagian dari Tupoksi UKE II di seluruh lingkungan Kementerian
Negara PPN/Bappenas. Setelah melakukan uji coba, sebagai finalisasi,
Pedoman Audit Kinerja ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan
Menteri Negara PPN/Bappenas. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri
mengenai Pedoman Audit Kinerja ini adalah :
- sebagai pedoman umum pelaksanaan kegiatan audit kinerja
kelembagaan dan individu di Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- untuk mendukung pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi erian Negara PPN/Bappenas.

2.2 Pengumpulan Data

1. Survei, studi pustaka, dan pengumpulan data/informasi mengenai
tugas pokok dan fungsi serta data/informasi lainnya yang relevan.
2. Diskusi dengan stake holders atau nara sumber dan Tenaga Ahli yang
kompeten;
3. Diskusi/pelaksanaan FGD dengan melibatkan pihak-pihak UKE II
terutama yang dijadikan Unit Pilot untuk keperluan sosialisasi awal
kegiatan.



- 3 -2.3 Metode Analisis

Data dan informasi yang sudah dihimpun akan dianalisis oleh tim
penyusun bersama dengan anggota focus group discussion dan nara
sumber yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan substansi kegiatan
dengan menggunakan metode kualitatif.








































- 4 -BAB III
RENCANA KERJA, STRUKTUR ORGANISASI, JADWAL, dan
PENUGASAN PERSONIL


3.1 Rencana Kerja

Kegiatan akan berlangsung selama 12 bulan dibagi dalam 4 tahap:
b. Tahap pertama (2 bulan):
• Studi literatur dan pengumpulan data/informasi yang relevan
dengan keperluan kegiatan/kajian diagnostik atas dokumen
Pedoman Audit Kinerja termasuk data-data kegiatan yang
diperlukan terkait evaluasi kegiatan Unit Kerja Eselon II yang
akan diaudit.
• Penyusunan laporan awal kegiatan/Inception report.

c. Tahap kedua (3 bulan):
• Pengembangan kerangka kerja audit kinerja untuk pelaksanaan
audit kinerja
• Penyusunan laporan interim/interim report

d. Tahap ketiga (3 bulan):
• Uji coba Pedoman Audit Kinerja di lingkungan internal auditor
Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk melaksanakan
kegiatan audit kinerja

e. Tahap keempat (4 bulan):
• Perumusan Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit
Kinerja
• Uji Sahih Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit Kinerja
• Diskusi Finalisasi Draft Peraturan Menteri
• Proses pengajuan Peraturan Menteri ke Menteri Negara
PPN/Bappenas
• Sosialisasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Audit Kinerja.
• Finalisasi penyusunan laporan kegiatan/final report

BULAN
KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Tahap I:
1. Pengumpulan data
2. Penyusunan Laporan awal kegiatan
Tahap II:
1. Pengembangan kerangka kerja audit
kinerja
2. Penyusunan laporan interim
Tahap III:
Uji coba pedoman audit kinerja
- 5 -Tahap IV:
1. Perumusan Draft Permen tentang
Pedoman Audit Kinerja
2. Konsultasi Peraturan Menteri dengan
Biro Hukum dan unit-unit kerja
lainnya
3. Diskusi Finalisasi Draft Permen
4. Proses pengajuan Permen ke
Menteri Negara PPN/Bappenas
5. Sosialisasi Permen tentang
Pedoman Audit Kinerja
6. Finalisasi penyusunan laporan akhir


3.2 Struktur Organisasi/Tim Pelaksana

Penanggung jawab dalam penyusunan pedoman audit kinerja ini
adalah Inspektur Utama. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan terdiri
dari 1 ketua dan 3 orang anggota. Tenaga pendukung terdiri oleh 5 orang
anggota.




























- 6 -BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja yang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 merupakan keberlanjutan dari
kegiatan Penyusunan Pedoman Audit Kinerja di tahun anggaran 2006
sebelumnya. Saat ini kegiatan sedang memasuki tahap kedua dari
rencana kerja penerapan Pedoman Audit Kinerja yaitu proses
pengembangan kerangka kerja audit kinerja. Di tahap sebelumnya, proses
pengumpulan data dilakukan dalam rangka pelaksanaan uji coba
penerapan Pedoman Audit Kinerja terhadap kegiatan kajian dan kegiatan
evaluasi manajemen kinerja Unit Kerja Eselon II di lingkungan
Kementerian Negara PPN/Bappenas. Sebagai upaya finalisasi, pedoman
audit kinerja akan disusun dalam bentuk Peraturan Menteri Negara
PPN/Bappenas yang penyusunannya akan diselesaikan pada akhir tahun
2007.

4.2 Pembahasan

Uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja dilakukan terhadap dua
kegiatan yang juga menjadi bagian Tupoksi Inspektorat Bidang Kinerja
Kelembagaan yaitu:

1. Kegiatan Audit Kinerja terhadap Kajian TA 2006.
2. Kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja Unit Kerja Eselon II terdiri dari
Evaluasi Kegiatan, Evaluasi Program dan Evaluasi Kebijakan.

Sebelumnya uji coba dilakukan pengumpulan data/informasi
pendahuluan. Data/informasi pendahuluan secara umum berupa Undang-
Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dengan keberadaan
Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Tupoksi Unit Kerja, sedangkan
data/informasi khusus terdiri dari:

1. Kegiatan Kajian TA 2006
• Laporan awal, interim dan akhir kajian
• TOR dan RAB kegiatan kajian
• SK Tim Pelaksana kegiatan kajian
• Data pendukung pelaksanaan kegiatan kajian seperti laporan hasil
perjalanan survey, laporan pelaksanaan kegiatan diskusi/FGD
serta laporan pelaksanaan Seminar/Workshop.

2. Kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja Unit Kerja Eselon II
• Struktur Organisasi
- 7 -• Data Sumber Daya Manusia yang tersedia dan pembagian tugas
masing-masing personil
• Perencanaan strategis, renja, rencana anggaran, sumber anggaran
TA 2006 serta TOR-TOR kegiatan
• Laporan-laporan yang dibuat pada TA 2006 beserta pencatatannya
• Peraturan-peraturan dan kebijakan yan terkait dengan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi unit kerja

Proses uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja terhadap dua
kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan langkah prosedur yang
terdapat dalam Pedoman Audit Kinerja. Tahapan yang dilakukan adalah :

1. Survey Pendahuluan
Kegiatan dalam Survey Pendahuluan adalah memperoleh, menelaah
dan mendokumentasikan informasi dan gambaran umum auditan
melalui berbagai teknik audit.

2. Penetapan Sasaran Audit
Sasaran audit adalah hal-hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan
audit. Perumusan sasaran audit harus dapat membantu auditor untuk
mengidentifikasi unsur-unsur temuan.

3. Penyusunan Program Kerja Audit
Merupakan kegiatan mendesain pelaksanaan audit yang meliputi
penetapan ruang lingkup audit dan metodologi audit yang akan
digunakan untuk pelaksanaan pengujian

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan uji coba penerapan langkah-
langkah audit dalam Pedoman Audit Kinerja yang telah disusun pada
tahun anggaran 2006, maka pada pertengahan tahun ini, kegiatan
tersebut telah memasuki tahap penetapan sasaran audit sesuai dengan
langkah yang tertera dalam Pedoman Audit Kinerja. Dalam sasaran audit
terhadap Kegiatan Kajian Tahun Anggaran 2006, hal-hal yang ingin
dicapai adalah mengacu kepada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesesuaian penggunaan input dengan peraturan yang ada mengenai
sumber daya yang tersedia dan administrasi/tata cara umum kegiatan
kajian Bappenas
2. Keefektifan dan efisiensi proses pelaksanaan kajian, termasuk di
dalamnya adalah pelaksanaan evaluasi terhadap manajemen
pelaksanaan kegiatan serta pengendalian internal yang dilakukan
dalam pelaksanaan kajian. Beberapa pendekatan yang digunakan
dalam evaluasi proses ini seperti:
a. Dilakukannya proses partisipatori dalam pengumpulan
data/informasi untuk membangun kesepakatan berupa kunjungan
lapangan, seminar, workshop
- 8 -

Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.