Transformasi Audit Internal revisi  2

Transformasi Audit Internal revisi 2

-

Documents
3 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

TRANSFORMASI AUDIT INTERNAL MENUJU TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE Mas Achmad Daniri* dan Angela Indirawati Simatupang** GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan, yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk itu, salah satu manfaat dari penerapan GCG, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG, juga praktik manajemen, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 193

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
TRANSFORMASI AUDIT INTERNAL MENUJU TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE Mas Achmad Daniri* dan Angela Indirawati Simatupang** GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan, yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk itu, salah satu manfaat dari penerapan GCG, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG, juga praktik manajemen, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditur) terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat. Audit internal berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada banyak perusahaan, audit internal biasa disebut dengan unit SPI (sistem pengawasan intern), yang umumnya banyak berperan untuk mengecek apakah unit lain di dalam perusahaan telah taat menerapkan prosedur. Saat ini, audit internal tidak selalu berarti adanya unit khusus, tetapi lebih menekankan pada keberadaan fungsinya, dan bahkan pada perkembangan terakhir untuk menjalankan fungsi audit internal dimungkinkan bekerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu, juga terjadi perkembangan dalam peran yang dibawakannya, yaitu dari sekedar unit yang mengecek kepatuhan, menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan dan terjaganya 1/3 akuntabilitas; membantu menjaga efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi serta memberikan input untuk perbaikan yang berkesinambungan; serta melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dan memberikan masukannya untuk perbaikan sistem pengendalian dan manajemen risiko. Tuntutan peran ini juga berpengaruh pada kebutuhan kompetensi auditor internal yang sekarang menjadi multi disiplin. Pengelolaan Pengelolaan Tradisional berbasis GCG • Sebagai fungsi yang harus ada di perusahaan dan bisa di outsource • Sebagai unit organisasi dalam kepada pihak ketiga perusahaan • Pengendalian internal untuk • Pengendalian internal minimal seluruh aspek & berbasis risiko dan terbatas pada aspek keuangan • Fungsi audit internal sebagai mitra • Unit audit internal sebagai untuk membantu peningkatan pengecek kepatuhan proses kerja • Pengungkapan terbatas • Tuntutan pengungkapan meningkat Pertanyaan berikutnya, apakah memang perusahaan memerlukan fungsi audit internal? Tentu saja jawabannya YA; tetapi mengapa fungsi tersebut diperlukan? Coba kita flashback ke beberapa tahun lalu, sewaktu terungkapnya berbagai skandal dunia korporasi seperti yang terjadi di Enron, Tyco dan WorldCom di Amerika, Parmalat di Italia, HIH Insurance di Australia, atau Bank Global di Indonesia – yang melibatkan adanya aktivitas pembayaran dan pengadaan yang tidak wajar, investasi yang tidak patut, kasus korupsi dan suap, serta fraud lainnya. Skandal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi investor dan publik pada umumnya. Perusahaan yang terlihat sehat dengan informasi keuangannya yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, ternyata tidak lebih dari rekayasa pelaporan dan pengungkapan. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian yang ada dalam perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga secara jangka panjang berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Ditambah lagi dengan masih minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai kinerja dan efektivitas tingkat pengendalian perusahaan, sehingga banyak inefesiensi yang tidak tertangkap dan terefleksikan pada informasi keuangan dan catatan penjelasannya, serta berujung pada menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan. Semuanya menunjukkan pentingnya keberadaan sebuah 2/3 mekanisme yang dapat membantu memastikan efektivitas pengendalian di setiap aktivitas dan proses penyelenggaraan dalam perusahaan. Di negara maju, fungsi audit internal merupakan sebuah keharusan dalam pengelolaan perusahaan, bahkan di beberapa negara, ketiadaan fungsi tersebut diartikan sebagai defisiensi atau kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian perusahaan. Saat ini di Indonesia, perusahaan publik, bank dan BUMN wajib memiliki unit audit internal untuk membantu memastikan sistem pengendalian di perusahaan. Pedoman Umum GCG Indonesia juga merekomendasikan agar setiap perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang handal, dan bertugas membantu Direksi memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha, dengan melakukan evaluasi pelaksanaan program perusahaan, memberikan saran untuk memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan. Apakah anda ingin adanya proses usaha dan praktik governance yang baik? Pilihan ada di tangan anda, sebagai pihak yang dipercaya dan diberikan amanah untuk mengelola perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab. * Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance. **Angela Indirawati Simatupang, Anggota Tim Penyusun Pedoman Umum GCG. Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG") (www.governance-indonesia.com) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan good governance di Indonesia, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah tentang isu-isu governance, baik di sektor publik maupun korporasi. Visi KNKG adalah untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan pelaksanaan good governance yang baik, dan dengan misi untuk memelopori dan meningkatkan efektifitas aplikasi good governance di Indonesia dalam rangka membangun budaya di mana prinsip-prinsip good governance diinternalisasikan guna mewujudkan iklim bisnis yang sehat. Untuk mencapai hal ini, KNKG melakukan kajian, mengeluarkan pedoman dan memberikan rekomendasi untuk memperkaya hukum dan peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip good governance serta memformulasikan dan mensosialisasikan pedoman dan panduan governance. 3/3